Kebijakan Tentang Dana Desa dan ADD Tahun 2016 - Dalam rangka pelaksanaan Dana
Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 ini, baik Kementerian Desa PDTT
maupun Kementerian Keuangan telah bersinergi untuk secara bersama-sama
memberikan panduan atau pun pedoman tentang penggunaan DD dan ADD bagi para
stakeholder/pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui
![]() |
Kebijakan Tentang Dana Desa Tahun 2016 |
![]() |
Kebijakan Tentang Dana Desa Tahun 2016 |
Pola penyaluran Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 247 Tahun
2015 ditentukan dalam 3 tahap yaitu 40%, 40% dan 20%. Nah untuk tahun anggaran
2016 ini nantinya akan mengacu pada pola baru yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran dana desa diatur
menjadi hanya 2 tahapan saja yaitu 60% dan 40%.
Semetara itu, Kementerian Desa PDTT juga telah
mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan dana desa melalui Permendesa
Nomor 21 Tahun 2016. Tujuan dari dibuatnya Permendesa No 21/2016 ini antara
lain yaitu:
- Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;
- Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
Bidang kegiatan untuk prioritas penggunaan dana desa
tahun 2016 berdasarkan Permendesa 21 hanya ada 2 bidang kegiatan yaitu bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih memahami apa saja yang
menjadi kebijakan utama pemerintah dalam pelaksanaan Dana Desa dan juga ADD
tahun 2016, silahkan anda unduh beberapa file dibawah ini :
- 01-Kebijakan Dana Desa dan ADD Tahun 2016-Kemenkeu
- 02-Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016-Kemendagri
- 03-Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016-Kemendesa
- 04-Peran Camat dalam Pengelolaan Keuangan Desa-Kemendagri
- 05-Diskusi Penerapan PMK Penundaan ADD
0 comments:
Post a Comment